Bangkep, Banggaiplus.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Irwanto IT Bua, menegaskan pembentukan lembaga ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Pernyataan itu disampaikannya saat membacakan pandangan Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) dalam rapat paripurna Senin awal pekan ini.
Menurut Irwanto, pembentukan Pansus berangkat dari kegelisahan Parlemen Trikora merespon temuan kerugian negara dari BPK yang jumlahnya cukup besar, bahkan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan di tengah efisiensi anggaran. “Setelah mengetahui data temuan BPK yang jumlahnya cukup besar, kami berharap temuan ini harus dikembalikan untuk membantu keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan tidak ada niatan buruk di balik pembentukan Pansus, meski ada pihak yang mempelintir maksud dan tujuannya. Keberadaan Pansus setidaknya bisa menekan pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan mengembalikan kerugian negara. “Tidak ada niatan buruk kami, kami hanya ingin membantu keuangan daerah,” tutur politikus Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, Irwanto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera membentuk tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk menuntut pertanggungjawaban rekanan yang terindikasi temuan. Ia juga menyarankan Pemda lebih selektif dalam memilih rekanan proyek pembangunan; jika masih memiliki tanggung jawab terhadap daerah, pelibatan harus melalui kesepakatan.
Sementara itu, Bupati Bangkep Rusli Moidady menegaskan akan segera mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi temuan kerugian negara. Ia akan menuntut komitmen pertanggungjawaban, dan jika tidak dipenuhi, akan memberikan sanksi terhadap OPD atau rekanan terkait.***
