Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan silaturahmi yang berlangsung hangat antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Nuzul Rahmat, dengan Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana, di Kantor Kejati Sulteng, Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tri Putra Toana didampingi jajaran pengurus, antara lain Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Mahmud Matangara, Sekretaris Temu Sutrisno, Wakil Ketua Bidang Hukum Udin Salim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Murtalib, Wakil Ketua Bidang Organisasi Fery, Ketua SIWO Irwan, serta Bendahara Helmy Jatmika.

Sementara itu, Kajati Nuzul Rahmat didampingi Asisten Intelijen Salan, Kepala Seksi Penerangan Hukum La Ode Sopyan, serta dua kepala seksi lainnya, Reza Hidayat dan Farid.

Pertemuan diawali dengan perkenalan, kemudian dilanjutkan diskusi mendalam mengenai peluang kolaborasi antara organisasi wartawan tertua di Indonesia dan lembaga penegak hukum. Kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tri Putra Toana menegaskan, PWI memiliki tugas konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai organisasi yang didirikan oleh para pendiri bangsa, PWI mengusung ideologi pers kebangsaan yang menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.

“PWI berbeda dengan organisasi lainnya. Wartawan kami dibekali kesadaran hukum, etika, dan standar kompetensi Dewan Pers. Kami harus menyajikan informasi yang mendidik dan inspiratif, namun tetap kritis dalam fungsi kontrol sosial,” ujar Tri Putra.

Menurutnya, kolaborasi dengan Kejaksaan sangat krusial untuk membekali wartawan, terutama yang meliput bidang hukum, dengan pemahaman yang tepat dan akurat.

“Di situlah perlunya wartawan memiliki kompetensi. PWI dan Kejati bisa kolaborasi bersama-sama meningkatkan kapasitas wartawan, baik di tingkat Kejati maupun Kejari,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Kajati Nuzul Rahmat menyambut baik tawaran kerja sama tersebut. Ia mengaku memiliki kedekatan khusus dengan dunia jurnalistik, mengingat latar belakang keluarganya yang pernah aktif di kepengurusan PWI Sulteng. Selain itu, Nuzul juga pernah bertugas di bagian Penkum Kejaksaan Agung, sehingga memahami betul dinamika hubungan antara institusi dan media.

“Kami sepakat bahwa sinergi ini penting. Ke depan, kolaborasi ini akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri,” tegas Nuzul Rahmat.

Sebagai tindak lanjut langsung, Kajati memerintahkan Asisten Intelijen dan Kasi Penerangan Hukum untuk segera merancang program dan rencana kegiatan konkret yang akan didiskusikan lebih lanjut bersama pengurus PWI.

Pertemuan ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol persahabatan dan komitmen sinergi. Dalam momen tersebut, Kajati Nuzul Rahmat juga menerima buku berjudul “Jejak Perjuangan Rusdy Toana”.

Buku tersebut diserahkan langsung oleh editor sekaligus Sekretaris PWI Sulteng, Temu Sutrisno, didampingi Ketua PWI Tri Putra Toana. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh jajaran yang hadir.***

Jumat (10/4/2026) sekira pukul 04.30 Wita, Ustadz Yakub, imam masjid setempat, datang lebih awal seperti biasanya untuk menunaikan salat sunnah sebelum mengumandangkan adzan subuh. Anehnya Saat sedang khusyuk menunaikan salat sunat dalam rakaat pertamanya, telinganya menangkap suara yang aneh.

Awalnya ia mengira itu hanya suara kucing. Namun, karena suaranya semakin jelas seperti suara bayi menangis yang menyayat hati, usai menyudahi salatnya pria paruh baya itu memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Jejak suara itu membawanya ke sebuah tempat yang tersembunyi dan tidak lazim, di dalam bagian bawah mimbar masjid.

Betapa terkejutnya Ustadz Yakub saat menemukan apa yang ada di sana. Tergeletak bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan. Bayi itu dalam kondisi telanjang, hanya tertutup oleh sebuah sweater yang sudah terlepas dan sebuah sajadah yang dilipat. Bayi mungil itu saat ditemukan seperti posisi orang bersujud. seolah sedang sujud sukur karena dia telah diselamatkan dari dinginnya udara pagi itu.

Ustada Yakub mengatakan saat ditemukan, keadaan bayi itu sangat memprihatinkan. Tubuhnya tampak membiru karena kedinginan. Di mulut kecilnya masih terpasang dot buatan yang dihisap seolah mencari kehangatan asi, yang membuat hati siapa saja terenyuh. Tali pusarnya masih menempel utuh dan di tubuhnya masih tersisa bercak darah, menandakan bayi ini benar-benar baru datang ke dunia ini beberapa jam sebelumnya.

Di dalam sweater yang membungkus tubuh mungil itu, ditemukan beberapa helai daun kering. Hal ini menguatkan dugaan warga bahwa bayi tersebut mungkin sempat tergeletak di tanah. Kemudian karena tak tega orang tuanya memindahkan ke tempat yang sedikit layak dan mudah di temukan orang lain.

Diperkirakan bayi malang ini diletakkan di sana sekitar pukul 03.00 Wita, atau sekitar satu setengah jam sebelum ditemukan oleh Ustadz Yakub.

Penemuan ini sontak membuat geger para jamaah yang mulai berdatangan. Suasana haru dan sedih menyelimuti masjid. Pelaksanaan salat Subuh sempat tertunda sejenak karena semua orang fokus menolong nyawa yang sedang berjuang itu.

Istri Ustadz Yakub bertindak cepat. Ia segera mengangkat bayi itu, membungkusnya dengan kain yang hangat, dan memberikan perawatan pertama untuk mengembalikan suhu tubuh yang sempat turun drastis.

Tak membuang waktu, sekitar pukul 05.30 Wita, bayi tersebut segera dibawa ke Poskesdes Boyou untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih layak.

Kepala Poskesdes Boyou, Bidan Aisyah Alhabsyi, yang menangani langsung kasus ini menceritakan detail kondisi bayi tersebut.

“Kemungkinan dilahirkan sekitar pukul 22.00 Wita malam sebelumnya. Fisiknya Alhamdulillah normal,” ungkap Aisyah kepada awak media.

Meski terlihat lemah, berat badan bayi ini mencapai 2,9 Kg dengan panjang tubuh 50 cm, angka yang cukup ideal untuk bayi baru lahir. Namun, perjuangannya semalam terlihat jelas dari goresan-goresan kecil. Terdapat luka lecet di bagian kanan dan kiri tubuhnya. Namun cukup mengherankan, di beberapa bagian tubuh sensitif seperti pipi, area kemaluan, dan sekitar pusar, ditemukan butiran pasir berwarna hitam yang menempel. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa bayi ini sempat diletakkan di tanah atau tempat terbuka sebelum akhirnya dibawa ke masjid.

Saat ini, bayi tersebut dalam kondisi stabil dan dirawat sementara di rumah salah satu warga yang berniat baik, sambil menunggu proses hukum dan administrasi berjalan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk melacak latar belakang dan identitas orang tua kandungnya.

“Untuk perawatan sementara nayi tersebut dititipkan kepada salah salah seorang warga, setempat” jelas Aisyah menutup percakapan.

Di pagi yang sunyi itu, di bawah mimbar yang biasa berdiri seorang khatib menyampaikan pesan kedamaian, tertinggal sebuah amanah Tuhan. Sebuah nyawa kecil yang mungkin ditelantarkan, namun tidak dibiarkan mati oleh kebaikan hati manusia.

Kisah bayi di Masjid Al-Hidayah ini menjadi pengingat, bahwa di balik sebuah keputusasaan, selalu ada jalan dan harapan yang terbuka lebar, sama luasnya rahmat yang turun di waktu Subuh.(*/adibua)

Suhardin menekankan bahwa keberadaan jalan yang memadai sangat penting untuk mempermudah akses warga di kedua kecamatan tersebut. Hal ini juga bertujuan agar putaran ekonomi masyarakat di wilayah itu tidak terganggu dan dapat berjalan lancar.

“Pembangunan jalan di Kecamatan Buko dan Buko Selatan harus menjadi perhatian dan dimasukkan dalam program prioritas pemerintah. Akses yang baik akan sangat membantu warga dalam berbagai aktivitas, sehingga roda ekonomi di wilayah tersebut tidak terganggu,” ujar Suhardin dalam keterangannya.

Menurutnya, infrastruktur jalan yang layak merupakan fondasi penting untuk mendukung mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap Pemda segera merealisasikan rencana pembangunan tersebut demi kesejahteraan warga di kedua kecamatan.***

Arkam Supu menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya, menegaskan bahwa potensi perikanan dan kelautan di Bangkep sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Di tengah tantangan fiskal yang ada, sektor ini dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi penyangga utama perekonomian daerah.

“Di tengah kondisi fiskal daerah yang melemah, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Sektor perikanan dan kelautan adalah kekayaan alam kita yang harus dioptimalkan menjadi PAD. Oleh karena itu, Pemda harus memiliki inovasi konkret untuk mengelola dan mengembangkan sektor ini,” ujar Arkam.

Menurut Arkam, inovasi yang dimaksud tidak hanya sebatas konsep, tetapi harus berupa langkah nyata yang dapat diimplementasikan. Hal ini bisa mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penguatan regulasi untuk memaksimalkan pemungutan retribusi, hingga pengembangan nilai tambah produk perikanan agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Potensi kita di laut sangat besar, tapi harus dikelola dengan cara yang cerdas dan inovatif. Pemda harus berani mencoba langkah-langkah baru yang bisa mendongkrak pendapatan dari sektor ini, sehingga bisa membantu menguatkan fiskal daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.

Arkam berharap, dengan adanya inovasi konkret dari Pemda, sektor perikanan dan kelautan tidak hanya menjadi potensi semata, melainkan benar-benar menjadi tulang punggung PAD yang dapat mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bangkep.***

Irwanto menilai beberapa desa membutuhkan intervensi pemerintah terkait fasilitas pendidikan, khususnya Desa Bolubung, Labibi, Meselesek, dan Oluno yang kondisinya rusak parah. Di Desa Bolubung, masyarakat bahkan mendesak pembangunan rumah guru.

“Baik, saya telah mencatatnya, dan Insya Allah saya akan perjuangkan,” tegas Irwanto.

Ia menjelaskan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti akibat keterbatasan keuangan daerah, sehingga rumusan program harus berdasarkan skala prioritas. Prioritas tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman serta ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan aspek sosial.

“Jadi belum tentu usulan yang dianggap prioritas di desa ikut menjadi prioritas ketika masuk pada tahapan pembahasan program di tingkat daerah,” jelasnya.

Meski demikian, aleg dua periode ini memastikan akan mencatat seluruh usulan masyarakat dan memperjuangkannya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta merujuk pada urusan konkuren.

“Saya akan tetap catat dan memperjuangkannya. Tapi tentunya tidak semua bisa direalisasikan, kami akan melihat mana yang prioritas dengan merujuk pada urusan konkuren,” pungkasnya.

Wakil Ketua I DPRD Bangkep, Rusdin Sinaling, menekankan hal tersebut saat diwawancarai di ruang kerjanya. Ia menyatakan bahwa Bali mampu menyumbangkan 40% pendapatan nasional dari sektor pariwisata berkat perencanaan, pengembangan, dan pemasaran yang terintegrasi. Oleh karena itu, studi banding ke Bali menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

“Studi banding ini bukan sekadar kunjungan, melainkan proses belajar mendalam tentang bagaimana Bali mengembangkan potensi wisata pantai, budaya, dan kuliner serta memasarkannya secara efektif ke pasar internasional,” ujar Rusdin.

Menurutnya, ada tiga aspek utama dari keberhasilan Bali yang perlu ditiru dan disesuaikan dengan kondisi Bangkep. Pertama, pengembangan infrastruktur pariwisata yang memadai, mulai dari aksesibilitas, akomodasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kedua, strategi pemasaran yang efektif dan inovatif dengan memanfaatkan media sosial serta platform digital untuk membangun branding yang kuat, baik di pasar domestik maupun internasional. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan profesional di bidang pariwisata.

“Dengan melakukan studi banding dan kemudian mengadopsi strategi-strategi yang relevan dengan topografi wilayah, Bangkep dapat memaksimalkan potensi wisatanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.***

Anggota DPRD Bangkep dari Partai Demokrat Dapil II, Hanira Sahid, menyuarakan keprihatinannya atas kesulitan yang dialami petani tersebut. Keterbatasan jalan menuju kantong produksi menjadi penghambat utama dalam pemasaran hasil pertanian.

Sebagai anggota Komisi I, Hanira berharap pemerintah daerah segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Minimnya akses transportasi dinilai berdampak signifikan pada pendapatan petani, karena hasil produksi tidak memberikan dampak ekonomi yang maksimal.

“Karena terbatasnya jalan kantong produksi sebagai akses transportasi yang dibutuhkan, ketika musim panen tiba, petani tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan tenaga ekstra untuk memanggil hasil panen dari lokasi produksi ke tempat yang dapat diakses oleh kendaraan pengangkut,” ungkap Hanira.

Kondisi ini tentu sangat memberatkan dan mengurangi keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan petani pasca panen.

Hanira menyadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkep saat ini belum mampu menanggung biaya pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, mengingat kondisi fiskal daerah yang masih relatif melemah karena adanya pemberlakuan DAU-SG dan efisiensi anggaran.

“Dengan langkah-langkah proaktif dari pemerintah yang nantinya ditempuh, saya meyakini kesulitan yang dihadapi petani di Dapil II Bangkep dapat teratasi,” tandasnya.***

Anggota DPRD Bangkep, Erik Lauw, menyarankan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurut Erik, Kelurahan Sabang membutuhkan material pemecah ombak berupa blok beton berbentuk kubus yang biasanya ditempatkan di depan tanggul untuk mengurangi energi gelombang.

Kelurahan Sabang berjarak sekitar 85 kilometer dari Salakan, ibu kota Kabupaten Bangkep, dengan waktu tempuh sekitar tiga jam. Wilayah ini juga tidak jauh dari Desa Luk Panenteng, destinasi wisata yang memiliki Danau Paisu Pok dan Pantai Poganda.

“Sebagai antisipasi mencegah bencana serupa di masa depan, antara lain dengan menyediakan material pemecah ombak, membangun tanggul pantai yang lebih kokoh, membuat sistem drainase yang baik, menanam bakau atau mangrove sebagai penahan ombak alami, serta memastikan peralatan peringatan dini dari BMKG berfungsi dengan baik,” tegas Erik.***

Hurcarlos menekankan tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai, terutama memenuhi hak peserta BPJS di wilayah tersebut. “Saya berharap Bapak Bupati memberikan perhatian serius dan segera menindaklanjuti masalah krusial ini demi kesejahteraan masyarakat Sabang,” ujarnya dengan nada prihatin.

Menurutnya, ketersediaan dokter di fasilitas kesehatan primer adalah fondasi akses kesehatan yang adil dan merata. Kondisi Puskesmas Sabang yang kekurangan dokter dinilai sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.

Kekurangan tenaga medis tersebut menyebabkan banyak pasien tidak mendapatkan diagnosa sah yang menjadi syarat utama klaim manfaat BPJS Kesehatan. “Hal ini justru menambah beban finansial yang seharusnya tidak perlu ditanggung masyarakat,” imbuh Hurcarlos.

Selain itu, penundaan atau ketiadaan diagnosa dan pengobatan dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien. “Situasi ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Hurcarlos berharap Pemda segera mengambil tindakan cepat untuk mengatasi masalah ini, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang optimal.***

Anggota DPRD Bangkep dari Partai Bulan Bintang (PBB), Burhan Alelaga, mengungkapkan kekecewaannya terkait kebocoran PAD dari sektor perikanan dan kelautan. “Potensi perikanan di Bangkep seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, tapi kenyataannya belum terwujud,” ujarnya.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penarikan retribusi penjualan ikan ke luar daerah, pembangunan pabrik es, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum. Namun, hasilnya belum sesuai harapan.

Burhan menyoroti lemahnya pengawasan dan regulasi sebagai penyebab utama. Banyak kapal dari luar daerah membeli ikan hasil tangkapan nelayan Bangkep tanpa tersentuh retribusi, serta bebas beroperasi di perairan Bangkep sehingga potensi PAD hilang begitu saja.

Untuk mengoptimalkan potensi perikanan, Alelaga menekankan perlunya pengawasan yang ketat dan penegakan regulasi yang efektif. “Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi perikanan. Hasil tangkapan harus dikelola melalui sistem yang disediakan pemerintah daerah agar retribusi dapat dipungut,” tandasnya. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini diharapkan dapat menjadi andalan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.