Kasi Humas Polresta Banggai AKP Saiman menjelaskan kebakaran sudah berlangsung tiga hari dan terus merambat karena angin kencang serta cuaca kering.

Dengan medan terjal dan peralatan seadanya, tim bekerja hampir lima jam, sebagian menggunakan ranting pohon untuk memadamkan api di lahan seluas sekitar 50 hektar yang berisi rumput kering dan semak belukar.

Polresta Banggai mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, atau membuka lahan dengan cara dibakar. Jika ada hal darurat, hubungi layanan 110. (*/adibua)

Terkait rencana pelaksanaan konstatering yang sebelumnya batal dilaksanakan, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Babasalan menggelar aksi dukungan damai atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Rabu (15/7/2026).

Selain menyampaikan orasi, massa juga membentangkan spanduk berisi seruan agar PN Luwuk segera melaksanakan penetapan tapal batas objek sengketa (konstatering) serta eksekusi putusan yang sudah sah secara hukum.

Ratusan warga yang hadir memulai aksi dari kawasan Tugu Adipura, kemudian bergerak menuju Kantor Mapolresta. Ratusan pengunjuk rasa diterima oleh Wakapolresta Banggai Kompol Dr. Frangky J. Rey, S.H., S.Pd., M.H.

Dihadapan orang nomor dua di jajaran Polresta Banggai, perwakilan massa meminta agar kepolisian dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi penegak hukum untuk memberikan pengawalan terhadap proses tahapan konstatering.

Selain mencegah konflik dalam proses konstatering, keterlibatan kepolisian menurut perwakilan aliansi masyarakat, sebagai wujud untuk jaga marwah institusi yudikatif dan penegakkan supremasi hukum di Kabupaten Banggai.

Selanjutnya massa aksi yang di komandoi oleh Harun Dg. Saleh, S.H.,bergeser ke Kantor Pengadilan Negeri Luwuk. Mereka diterima langsung oleh kepala Pengadilan Negri Luwuk.

Perwakilan pengunjuk rasa dengan tegas menyampaikan tuntutan kepada Ketua PN Luwuk Suhendra Saputra, agar tidak melempem dalam menjalankan keputusan hukum dan segera mengambil langkah konkrit untuk melaksanakan penentuan, atau penetapan tapal batas objek sengketa (konstatering) serta eksekusi putusan yang sudah sah secara hukum

Menanggapi permintaan massa Suhendra Saputra, mengapresiasi langka aliansi itu, dalam memberikan dukungan moril kepada penegak hukum dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa lahan Tanjungsari.

Aksi ini telah disampaikan pemberitahuannya secara resmi kepada Kapolresta Banggai melalui surat nomor 001/PBM/AMB/VII/2026.

Kesimpulan dari aksi tersebut, kata koordinator aksi untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh penegak hukum dalam menjalankan amar putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Perwakilan warga yang datang dari berbagai wilayah di Banggai menyatakan, aksi ini merupakan dukungan moril agar sengketa yang sudah berlangsung bertahun-tahun segera diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (*/adibua)

Kasat Reskrim Polresta Banggai, AKP Nur Arifin, dalam keterangan persnya Rabu (15/7/2026), mengatakan penangkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas segala bentuk aktivitas kriminal, khususnya pencurian, di wilayah hukumnya.

“Pelaku kami amankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/376/VII/2026/SPKT/Polres Banggai/Polda Sulteng atas nama pelapor Hasbullah (46). Kami tegaskan, operasi ini akan terus berjalan dan kami tidak akan berhenti sebelum seluruh pelaku kejahatan berhasil kami tangkap,” tegas AKP Arifin.

Tersangka berinisial SN (32), belakangan diketahui tercatat warga Kelurahan Mangkio, Luwuk, Kabupaten Banggai. Dia diamankan pada Senin (13/7/2026) sekitar pukul 16.30 Wita. Tersangka teridentifikasi melakukan pencurian dengan merusak pintu dapur pada sebuah indekos di Kompleks BTN Nusa Griya, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara.

Pengakuan pelaku, barang-barang yang diambil antara lain satu unit kulkas mini, rice cooker, bantal terapi, serta dua pasang sepatu. Setelah mengambil barang-barang tersebut, pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian perkara.

Perbuatan tersangka tersebut diduga merugikan korban secara materil mencapai sekitar Rp4 juta.

“Dengan pengungkapan kasus ini, kami berharap dapat mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Luwuk. Kami juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas yang mencurigakan di lingkungannya,” tandas Kasat Reskrim. (/adibua)

Kapolsek Luwuk, AKP Muh. Asdar, SH, membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan jenazah laki-laki.

“Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh Mulyadi (45 tahun), warga Kelurahan Tanjung Tuwis yang saat itu sedang mencari keberadaan korban,” ujarnya.

Sebelum ditemukan, saksi awalnya hanya menjumpai sepeda motor dan ponsel milik korban di sekitar kawasan pelabuhan. Karena merasa khawatir, saksi kemudian memperluas pencarian hingga ke dermaga kapal Taliabu. Di lokasi itu, saksi kembali menemukan sepasang sendal berwarna putih milik korban.

“Selanjutnya korban ditemukan dalam keadaan tenggelam dengan posisi tertelungkup di dasar laut, tepat di bawah kapal tersebut,” jelas Asdar.

Saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan meminta bantuan sejumlah buruh untuk melakukan evakuasi.

Sekitar pukul 11.20 Wita, jenazah diserahkan ke pihak berwenang dan dibawa menggunakan ambulans Polresta Banggai menuju RSUD Luwuk untuk menjalani pemeriksaan medis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematian serta mencari keterangan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.(*/adibua)

Untuk mengatasi keterbatasan akses di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), BPJS Kesehatan menghadirkan dua layanan unggulan: Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling.

VIOLA adalah layanan berbasis rapat video tanpa tatap muka yang menghubungkan masyarakat dengan petugas secara langsung, guna mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak di daerah, sehingga layanan ini dapat berjalan di puskesmas, kantor desa, kecamatan, sekolah, dan tempat umum lainnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Sebagian besar layanan berlangsung di Puskesmas, dengan jenis layanan yang paling banyak dicari adalah informasi kepesertaan dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sementara itu, kelompok peserta yang paling banyak memanfaatkannya adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Menjawab Keterbatasan Wilayah dan Teknologi

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia dapat sepenuhnya mengandalkan layanan digital, mengingat keterbatasan jaringan komunikasi dan data, kondisi geografis, serta tingkat penguasaan teknologi di tengah masyarakat.

“Karena itu, selain memperluas layanan digital, kami juga terus mengoptimalkan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling, agar masyarakat tetap dapat mengurus segala keperluan JKN tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” ujarnya.

Kedua layanan ini merupakan wujud nyata dari program Layanan Ujung Negeri (LANURI), yang menjadi salah satu langkah cepat dalam 100 hari kerja pertama jajaran direksi BPJS Kesehatan.

Pada hari Senin (13/7), peluncuran dilaksanakan secara serentak di 558 titik di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, yang melibatkan 126 kantor cabang. Sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA.

“Harapannya, langkah ini benar-benar memudahkan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki akses terbatas karena kondisi alam,” tambah Pujo, didampingi Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto dalam acara peluncuran sekaligus penutup evaluasi 100 hari kerja direksi.

 Capaian Kerja Serta Dukungan Berbagai Pihak

Dalam kesempatan tersebut, Pujo juga melaporkan capaian langkah cepat 100 hari kerja yang telah mencapai angka 91,53 persen. Program ini terbagi menjadi 4 program berorientasi pada kebutuhan peserta dan 4 program berbasis kerja sama lintas pihak.

Beberapa capaian utama yang telah berjalan antara lain layanan JKN di daerah 3T melalui kerja sama dengan kapal rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan, pengelolaan data peserta yang lebih terpadu, serta upaya peningkatan efisiensi dan pencegahan penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

Langkah ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyambut baik rencana kerja sama memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih hingga ke tingkat desa.

“Jaringan koperasi yang sudah ada dapat menjadi tempat layanan tambahan, sekaligus membantu kelancaran akses internet bagi layanan berbasis daring,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, menyatakan siap mendukung melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI, kapal rumah sakit, serta sekitar 76.000 personil Babinsa yang tersebar hingga ke pelosok desa, agar pemerataan layanan kesehatan dapat benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.(*/adibua)

Melalui pengelolaan yang dijalankan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) di bawah pengawasan ketat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sumur SJ-6 dan SJ-4RD1 diproyeksikan dan telah sanggup menyumbang tambahan produksi hingga 1.865 barel minyak per hari (BOPD).

Potensi tambahan ini datang di momen yang sangat tepat. Sektor migas Indonesia saat ini memang dihadapkan pada tantangan klasik namun serius. Laju penurunan produksi alami (decline rate) yang terjadi di banyak lapangan tua.

Tanpa penemuan sumur baru maupun optimalisasi lapangan yang sudah ada, target produksi nasional akan sulit tercapai, dan ketahanan pasokan energi dalam negeri pun terancam.

Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas, Arief Hermawan, mengatakan hal ini dalam pemaparannya pada Media Gathering Pertamina Subholding Upstream Regional Indonesia Timur di Banyuwangi, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan persiapan pengoperasian kedua sumur ini bukan sekadar angka tambahan produksi semata, melainkan bukti nyata keberhasilan upaya menjaga ketersediaan energi nasional.

“Langkah ini sangat penting untuk mendukung target produksi dan ketahanan energi nasional. Keberhasilan ini memberikan dampak besar dalam menjaga pasokan minyak dalam negeri,” ujar Arief.

Ada tiga alasan utama mengapa pencapaian ini memiliki nilai strategis tinggi. Pertama, kedua sumur ini menjadi penopang nyata target produksi di tengah tantangan penurunan hasil dari lapangan tua. Kedua, upaya ini membuktikan bahwa lapangan migas yang sudah beroperasi lama masih bisa dimaksimalkan potensinya melalui pengeboran sumur pengembangan baru, sehingga usia produksinya bisa diperpanjang. Ketiga, keberhasilan ini sekaligus menunjukkan efektivitas penerapan inovasi teknologi dan efisiensi biaya dalam setiap tahapan operasi.

Lebih dari itu, keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa sinergi yang terjalin antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta seluruh pemangku kepentingan berjalan dengan kokoh. Kolaborasi inilah yang menjadi fondasi agar upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional bisa terus berjalan beriringan dengan kebutuhan energi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Pada akhirnya, langkah di Lapangan Sejadi menjadi pelecut kesusksesan di tengah keterbatasan dan tantangan. Upaya terus-menerus dalam mengoptimalkan potensi yang ada adalah kunci agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga mempertahankan posisinya sebagai negara penghasil energi. (mulyadi t bua)

Menurut Sigit, kegiatan seperti ini tidak hanya berfungsi untuk membangun citra positif perusahaan, tetapi juga membuka jalur komunikasi langsung yang efektif antara pihak perusahaan dengan para jurnalis.

“Melalui media gathering ini, kami memudahkan akses informasi teknis terkait inovasi produk, baik yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Kami juga berharap sinergi dengan media semakin kokoh dalam menyampaikan informasi mengenai peran strategis yang kami jalankan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Arief Hermawan, menjelaskan, komunikasi yang terukur dan berkelanjutan perlu terus dijaga, salah satunya melalui forum pertemuan seperti ini.

“Komunikasi yang terukur dan berkelanjutan mutlak diperlukan, dan pelaksanaan kegiatan hari ini adalah salah satu wujud nyata upaya tersebut,” tegas Arief.

Berdasarkan data yang disampaikan Arief, selama periode Januari hingga Juni 2026, total pemberitaan yang terkait dengan sektor ini mencapai 12.560 berita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 persen atau 12.347 berita bersifat positif maupun netral, sementara sisanya 2 persen atau 213 berita bernada negatif.

“Sentimen positif jelas mendominasi pemberitaan selama semester pertama tahun ini,” tambahnya.

Angka tersebut dinilai selaras dengan kinerja perusahaan yang terus membaik, serta sistem komunikasi yang terbangun secara sistematis antara awak media dan pihak manajemen. Selain itu, tingginya persentase pemberitaan positif juga menunjukkan kompetensi jurnalis dalam mengelola berbagai isu yang berkembang. Pihak SKK Migas pun berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas dan standar kompetensi para wartawan. (adibua)

Kasus bermula Minggu, (28/7/2026) sekira pukul 10.00 Wita, ketika korban melapor kepada saudara kandungnya, NH, adanya memar tidak wajar di leher sebelah kiri. Saat itu NH berada di Kota Luwuk, lalu segera pulang ke Pagimana dan bersama korban membuat laporan di Mapolsek Pagimana dengan nomor LP/B/21/2026/SPKT/Polsek Pagimana/Polres Banggai/Polda Sulteng.

Kapolsek Pagimana, IPTU Muh. Alfian Ismail menjelaskan, dari keterangan korban mengungkap pelaku adalah tetangganya sendiri, SH. Peristiwa utama terjadi Sabtu, 27 Juni sekitar pukul 09.00 Wita saat korban sedang berziarah ke makam ibunya. Tiba-tiba pelaku menghampiri, memaksa, dan mengancam akan membunuh korban jika tidak menuruti keinginannya.

“Korban menuruti kemauan tersangka karena terus diancam nyawa. Tersangka mengakui perbuatan persetubuhan terjadi sebanyak dua kali, sebelumnya pada Kamis, 25 Juni pukul 10.00 Wita,” ujar Alfian.

Tersangka SH telah resmi ditetapkan statusnya dan langsung ditahan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian milik korban untuk keperluan penyidikan.

Pelaku dijerat Pasal 6 huruf b dan/atau c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) atau Pasal 473 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

“Kami berkomitmen penuh memberikan perlindungan hukum bagi korban, terlebih karena ia merupakan penyandang disabilitas mental yang berhak mendapatkan perlakuan khusus,” tandas Kapolsek.(*/adibua)

Peristiwa ini berlangsung pada Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 19.00 Wita di jalan baru Desa Simpangan, sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali keluar jalur kemudian menabrak pintu saluran air hingga hingga mengalami luka serius di kakinya

Kapolsek Lamala, IPTU I Wayan Sukarman, dalam keterangan keterangan persnya mengatakan, kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha N-max 155 warna biru dengan nomor polisi DN 6169 RF, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Desa Eteng menuju Desa Simpangan.

“Saat tiba di lokasi kejadian, korban kehilangan kendali atas kendaraannya. Motor oleng ke arah kanan, menabrak pintu saluran air dan keluar dari jalur,” ujar IPTU Wayan saat memberikan keterangan, Jumat (4/7/2026).

Akibat benturan keras tersebut, kaki kanan korban mengalami luka serius. Ia kemudian dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Luwuk. Kerugian material akibat kerusakan kendaraan diperkirakan mencapai Rp5 juta.

Sepeda motor yang terlibat kecelakaan kini telah diamankan di Mapolsek Lamala, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Unit Laka-Lantas Polres Banggai untuk proses penanganan lebih lanjut.

“Kami mengingatkan agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama melintas di jalan yang minim penerangan, menjaga kecepatan sesuai kondisi jalan, serta senantiasa menjaga jarak aman,” tandasnya. (*/adibua)

Kegagalan sementara ini membuat Ketua PN Luwuk Suhendra Saputra belum dapat menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

Terkait anggapan sebagian warga yang menyebutkan dalam putusan tidak mencantumkan luasan lahan secara rinci dan spesifik, Suhendra mengajak seluruh pihak yang berkepentingan untuk mempelajari serta menganalisis secara menyeluruh isi dokumen putusan, agar tidak terbentuk pemahaman hukum yang keliru.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan momen jumpa pers, Suhendra menegaskan sengketa lahan ini merujuk pada amar putusan kasasi Nomor 2351 yang sudah sah dan mengikat.

“Putusan tersebut merupakan perintah hukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada pihak yang memenangkan perkara,” jelasnya.

Mengenai cakupan luasan lahan, rincian seluas 6 hektar beserta batas-batas wilayahnya telah tercantum secara lengkap dalam gugatan intervensi yang telah dikabulkan, sehingga menjadi rujukan sah bagi pihak pemenang.

Sebelum menetapkan langkah selanjutnya, Suhendra mengakui pihaknya telah melakukan koordinasi berjenjang hingga ke institusi hukum tertinggi. Berdasarkan konsultasi dengan Panitera Mahkamah Agung, dipastikan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sekaligus telah melalui proses Peninjauan Kembali (PK) sehingga tidak terdapat lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

“Artinya, tidak ada ruang hukum sah bagi pihak mana pun untuk menolak atau melemahkan putusan ini,” tegasnya.

Di balik pemaparan hukum yang lugas, Suhendra mengakui menghadapi dilema berat, di satu sisi wajib menjalankan putusan hukum yang sah, di sisi lain juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan sosial warga. Namun sebagai penegak hukum, ia memilih untuk menaati kewenangan yang diberikan negara.

Ketidakpatuhan terhadap tugas yang telah terjadwal, akan diperhadapkan dengan sanksi disiplin dari Mahkamah Agung
Terlebih kini seluruh penanganan perkara telah tercatat dalam sistem digital melalui aplikasi dan itu diawasi ketat oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI. Bagi siapa yang ingkar menjalankan tugas, persiapkan diri untuk menerima sanksi disiplin yang dialamatkan padanya.

“Bagi saya tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Ini adalah perintah hukum yang wajib dipenuhi negara untuk menegakkan hak kepemilikan yang sah,” tandas Suhendra. (adibua)