Bangkep, Banggaiplus – Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 11,15 persen di akhir tahun 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir mengatakan, intervensi penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan di tahun ini.
“Kemiskinan masih menjadi masalah serius yang terus diintervensi dengan berbagai pendekatan program, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor,” jelas Ihsan Basir.
Berdasarkan data Pemda Banggai Kepulauan, angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 13,72 persen. Kondisi ini (kemiskinan) yang kemudian diintervensi dengan berbagai program. Sehingga pada tahun 2022, angka kemiskinan terjadi penurunan menjadi 13,44 persen.
Menurut Ihsan Basir, intervensi yang dilakukan mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja baru, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, penyediaan hunian masyarakat miskin dan rentan miskin. Hasilnya, di tahun 2023 berdasarkan data yang ada, bahwa angka kemiskinan di Banggai Kepulauan kembali alami penurunan menjadi 11,99 persen.
“Menurunnya angka kemiskinan ini tentu menjadi satu indikator atas keberhasilan program pemerintah dalam mengintervensi kemiskinan itu sendiri. Hal ini harus menjadi motivasi dan semangat bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terus berinovasi dalam menggencarkan intervensi kemiskinan daerah,” ujarnya.
Tahun 2021, kata dia, angka penduduk miskin di Banggai Kepulauan berjumlah 16.330 Kepala Keluarga (KK), kemudian turun menjadi 16.070 KK di tahun 2022, dan di tahun 2023 tersisa menjadi 15.500 KK.
Diakuinya, bahwa kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten tersebut, data pemerintah setempat menyebut tahun 2021 IPM Banggai Kepulauan 65,61, tahun 2022 IPM 66,08, dan tahun 2023 IPM 66,82.
“Untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, IPM Banggai kepulauan menempati kategori sedang,” ungkapnya.
Bahkan, dengan menurunnya kemiskinan daerah dari tahun ke tahun, berdampak langsung terhadap penurunan prevalensi stunting atau tengkes, di mana pada tahun 2022 terdapat 1.452 jiwa atau sekitar 19,7 persen anak mengalami stunting.
“Kondisi ini terus diintervensi hingga 15,28 persen atau 967 jiwa pada tahun 2023. Sekitar 485 anak berhasil terlepas dari stunting, capaian ini berkat dukungan semua pihak,” pungkasnya. (*)
