Bangkep, Banggaiplus – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu (9/7/2025), menjadi panggung bagi Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) untuk menyampaikan kritikan melalui pandangan umum terkait Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pandangan Fraksi GBP yang di bacakan oleh Burhan Alelaga, Rabu (9/7/2025) di ruang Paripurna DPRD Bangkep, menyampaikan catatan penting yang ditujukan langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Sodokan Fraksi GBP diawali dari permasalahan hutang daerah yang mencapai Rp 18.265.695.485,00. Pemerintah Daerah diminta menjelaskan secara detail strategi pembayaran utang yang komprehensif dan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah penumpukan utang di masa mendatang. Transparansi dan perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini.
Sementara Piutang Daerah yang Mengendap pada rekanan atau pihak ketiga sebesar Rp 14.072.722.901,94 pada tahun 2024 menjadi perhatian serius untuk segera dituntaskan. Kondisi ini membuat Fraksi-GBP mendesak agar dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penagihan yang ada.
Kemudian salah satu poin yang tak kalah krusial adalah, keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga menyebabkan berkurangnya dana transfer daerah.
Tak hanya itu saja sorotan atas kerugian daerah yang mencapai puluhan miliar juga menjadi center poin dalam mengkritisi kinerja eksekutif. Hal itu disebabkan oleh rendahnya komitmen pengembalian kerugian daerah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK selama beberapa tahun terakhir ini.
Tak berlebihan jika Fraksi GBP, meminta penjelasan detail mengenai langkah-langkah konkrit yang akan diambil Pemerintah Daerah dan menuntut komitmen kuat dari Bupati untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai langkah tegas, Fraksi mendorong pembentukan Pansus tindak lanjut untuk mengatasi kerugian daerah tersebut.
Closing Report fraksi yang di komandoi Irwanto T Bua ini, mendorong Pemda Bangkep untuk berinovasi dalam mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan menciptakan kemandirian keuangan daerah. Eksplorasi potensi daerah dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal menjadi kunci keberhasilan strategi ini. (bp01)
