Luwuk, Banggaiplus.com — Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, mendesak Kapolresta Banggai untuk mengusut tuntas dugaan praktik pungutan berupa “mahar” dalam penyaluran bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Banggai.
Desakan itu disampaikan setelah menerima laporan langsung dari seorang petani asal Kecamatan Batui saat acara dialog panen raya di Toili, Kamis (10/9/2026).
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan petani tersebut membeberkan secara gamblang, adanya dugaan praktik pemungutan uang sebagai syarat mendapatkan bantuan Alsintan berupa mesin panen combine.
Nilai yang diminta mencapai Rp150 juta per unit untuk satu kelompok tani, padahal bantuan bersumber dari pemerintah pusat itu seharusnya gratis.
Akibat praktik ini, petani yang tidak mampu membayar kesulitan mengakses alat panen. Sebagian besar alat combine justru banyak berada di kawasan Toili dan sekitarnya, sehingga petani di Batui maupun Batui Selatan harus menyewa dari luar daerah.
“Kebanyakan petani di Batui dan Batui Selatan hanya bisa menyewa mesin combine dari sekitar Toili. Kalau tidak ada alat dari Toili atau daerah lain, kami bisa kesulitan panen,” ungkap petani itu di hadapan Menteri Pertanian.
Ia juga mengaku pengajuan proposal pun terasa berat karena petani tidak mampu menanggung biaya yang dimaksud.
Menanggapi hal itu, Amran Sulaiman menegaskan Kementerian Pertanian tidak pernah menetapkan biaya apa pun. Artinya, masalah ini terjadi di tingkat daerah.
Saat itu juga, Menteri langsung mendesak Kapolresta Banggai untuk mengungkap kasus dan menangkap pelakunya.
“Bantuan ini gratis untuk rakyat. Petani jangan lagi dibebani. Silakan diusut,” tegas Amran.
Kementerian juga akan melakukan pemeriksaan serentak di seluruh Indonesia. Amran pun mempersilakan petani untuk melapor melalui saluran pengaduan resmi “Lapor Pak Amran”. Pada momen itu, Menteri langsung memanggil Kapolresta ke panggung guna memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti. (*/adibua)
