Bangkep, Banggaiplus.com – Ribuan pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang mengabdi di Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan (Pemda Bangkep), Sulawesi Tengah, memiliki peluang untuk lolos menjadi PPPK. Upaya itu akan dilakukan secara bertahap, selama 4 tahun atau lima tahun. Demikian disampaikan, Maryam Ibaad Kepala BKPSDM Bangkep, Maryam Ibaad.
“Total jumlah tenaga honorer kita sebanyak 1.839,” kata Maryam Ibaad.
Total jumlah keseluruhan tenaga honorer itu terbagi dari beberapa bidang. “Di bidang pendidikan (guru), kesehatan, teknis dan umum,” ujar Maryam Ibaad.
Maryam Ibaad mengaku dilematis terkait dengan pembiayaan gaji (honor) para pegawai non-ASN, pasca dilakukannya efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Meski demikian, kata Maryam Ibaad, upaya dan juga komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep terhadap penyelesaian atau pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK.
“Ini sudah merupakan komitmen Pemda Bangkep, dalam hal ini bapak bupati (Pj. Bupati Bangkep), untuk dilakukan penyelesaian,” jelasnya.
Hanya saja, lanjut dia, mengingat kondisi anggaran daerah yang terbatas, maka pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap. “Skemanya bertahap, dan dilakukan pengangkatan setiap tahun, dalam kurun waktu selama 3 tahun,” ujarnya.
Ia pun menepis isu sekaitan honorer akan dirumahkan. “Saya kira tidak ada istilahnya akan dirumahkan,” terangnya.
Namun, Ia menambahkan, mengenai pembiayaan untuk gaji para honorer, kesemuanya itu dikembalikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau kami di BKPSDM, tetap berupaya agar bagaimana supaya para honorer ini tetap mendapatkan hak-nya (gaji) yang berkesesuaian. Jadi saya kira itu tinggal masing-masing OPD-nya menyikapi terkait dengan pembiayaan gaji untuk para honorer. Alhamdulillah kalau kami di sini masih ada solusinya,” paparnya. (*)
