Bangkep, Banggaiplus.com – Dalam sidang paripurna penyampaian keterangan bupati atas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dua fraksi besar di DPRD Bangkep, yakni Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) dan Fraksi PDI Perjuangan (F-DPIP), menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, Senin (13/10/2025).
Juru bicara Fraksi GBP, Irwanto T Bua, dengan tegas meminta agar program pembangunan fisik, terutama infrastruktur, tidak hanya terpusat di daerah asal Bupati, Wakil Bupati, atau Ketua DPRD. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banggai Kepulauan.
Selain itu, Irwanto juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk fokus pada prioritas yang berkaitan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan kelautan. F-GBP menekankan perlunya pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti jalan, air bersih, dan energi listrik untuk mendukung daya saing perekonomian daerah.
Sementara pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Veririanus Lamasang, menyampaikan tiga poin penting sebagai masukan dan saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu, peningkatan Kualitas Belanja Daerah: F-DPIP menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja daerah, dengan perhatian khusus pada sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi lokal serta meminta penajaman prioritas program dan sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan anggaran.
Arah Kebijakan yang Tepat: F-DPIP menyatakan bahwa arah kebijakan dalam KUA-PPAS Tahun 2026 sudah tepat, yaitu diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Isu Sosial yang Memilukan: F-DPIP menyoroti kasus asusila yang terjadi di Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara, yang disebabkan oleh persoalan ekonomi hingga terjadinya eksploitasi anak di bawah umur. Fraksi ini menekankan bahwa hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.
Dengan catatan-catatan kritis dari Fraksi GBP dan PDI-P, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat lebih cermat dan responsif dalam menyusun dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2026. (bp01)
