Bangkep, Banggaiplus.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan (Bangkep) menyoroti kinerja pemerintah setempat terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Di tengah kondisi fiskal daerah yang kian melemah, DPRD mendesak pemerintah untuk lebih agresif dalam menggenjot PAD.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bangkep, Arkam Supu, dalam sidang paripurna Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2025).
Arkam Supu menekankan pentingnya bagi Pemerintah Banggai Kepulauan untuk segera memvalidasi data objek retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang produktif, dan memastikan program-program yang dapat merangsang pendapatan daerah. Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk merealisasikan kemandirian fiskal daerah.
“Ketidakmampuan mencapai target PAD menunjukkan lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lokal. Pemerintah perlu lebih agresif untuk membuka ruang-ruang retribusi dan pajak daerah,” tegas Arkam Supu.
Politisi dari PKB ini menyarankan agar program pembiayaan melalui APBD 2026 lebih difokuskan pada optimalisasi garapan sumber-sumber PAD dari seluruh sektor. Tujuannya adalah untuk memperkuat fiskal daerah agar mampu membiayai beragam kebutuhan, termasuk pembangunan infrastruktur yang berbasis manfaat dan tepat sasaran.
“APBD 2026 harus lebih menekankan pada efisiensi pos anggaran dalam program-program yang tidak berdampak langsung pada pendapatan daerah,” imbuhnya.
Sidang paripurna yang dihadiri oleh 18 anggota dewan tersebut akhirnya diskorsing dan akan dilanjutkan pada waktu pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Bangkep. (bp01)
