Bangkep, Banggaiplus.com – Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady belum menyatakan sanksi apa yang nanti diberikan kepada Kepala Bidang (Kabid) Diskominfo, Yamin Talib terkait akibat ulahnya yang bikin gaduh publik Bangkep.
Rusli Moidady menganggap, Yamin Talib adalah aktor yang paling berperan dan bertanggung jawab atas kekisruhan, yang berpotensi merusak citra Bupati Rusli Moidady dan Wakil Bupati Serfi Kambey, sebab polemik antara dia dengan sejumlah wartawan terus bergulir.
Tudingan penerapan standar ganda dalam pembayaran sangat beralasan dengan bukti print out faktur pajak sehingga melecut reaksi keras dari para wartawan.
Bupati Rusli Moidady yang dikonfirmasi Jumat (4/4/2025) mengaku akan memangil Kepala Dinas termasuk Yamin Talib, setelah libur lebaran, untuk dimintai keterangan seputar kegaduhan dengan sejumlah wartawan.
Ketika disinggung sanksi apa yang diberikan kepada Yamin Talib yang diduga tidak memiliki attitude dan menunjukkan sikap profesionalitas dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai perangkat ASN di Diskominfo.Namun, Bupati belum mengungkapkan sanksi apa yang akan diberikan kepada Yamin Talib, yang dianggap paling bertanggung jawab atas kebijakan kontroversial tersebut.
“Saya meminta kepada para wartawan agar lebih bersikap profesional dan bijak dalam menyikapi polemik ini, sembari menunggu klarifikasi dari Dinas Kominfo,” tutur Rusli.
Sementara Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Bangkep, Mulyadi T. Bua (Adi Bua), menilai tindakan Yamin Talib telah melampaui kewenangan dan terkesan sengaja menciptakan kegaduhan untuk merusak citra pemerintahan Rusli-Serfy.
Adi Bua juga menyoroti pernyataan Amin Talib di media yang dianggap sebagai tantangan terbuka kepada para wartawan.
Tujuh media online yang merasa disepelekan telah menyatakan sikap memboikot pemberitaan Pemda Bangkep. Ini sebuah tindakan yang menurut Adi Bua, akan semakin memperburuk citra pemerintahan.
Sehingga, Ia mendesak Bupati untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan Yamin Talib segera menetralisir efek negatif dari kegaduhan ini.
Jika Rusli Moidady gagal menyelesaikan masalah ini dengan bijak, dapat dipastikan akan memberikan degradasi kepercayaan dari publik terhadap pemerintahan Rusli-Serfy.
Langkah cepat dan tegas dari Bupati sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan dan memulihkan citra pemerintahan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembayaran media online di Dinas Kominfo Bangkep juga perlu dilakukan untuk memastikan keadilan dan menghindari kejadian serupa di masa mendatang,” tandas Adhi Bua.(*/tim)
