Bangkep, Banggaiplus.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar rapat paripurna pada Selasa, 23 September 2025. Agenda utama rapat adalah mendengarkan keterangan Bupati Bangkep, Rusli Moidady, terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Selain nota keuangan, rapat paripurna juga membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Raperda itu adalah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, Perumda Air Minum Paisu Molino, dan Perseroda Trikora Salakan.
Sorotan Anggota Dewan
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyampaikan sorotan dan pertanyaan terkait materi yang dibahas. Salah satu isu yang mengemuka adalah keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan R-APBD 2025 dapat mengakomodir kebutuhan anggaran di akhir tahun. Selain itu, penyertaan modal kepada perusahaan penyedia air minum menjadi perhatian khusus, dengan harapan dapat mengatasi krisis air bersih yang selama ini melanda Banggai Kepulauan.
Uturinus Gunawan, politisi PKB, mempertanyakan efektivitas penyertaan modal dalam menyelesaikan masalah air bersih. Ia menyoroti bahwa penyertaan modal di tahun-tahun sebelumnya belum mampu mengatasi krisis tersebut. Uturinus menyarankan agar dilakukan kajian khusus untuk mengurai persoalan klasik ini, terutama di wilayah yang rawan krisis air bersih. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya revitalisasi ruas jalan yang rusak parah, mengingat Bangkep akan menjadi tuan rumah MTQ dalam waktu dekat.
Winto J Dosang, anggota dewan lainnya, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memprogramkan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan. Ia menilai bahwa APBD Perubahan yang diajukan hanya sekadar menyiasati program yang belum tuntas pembiayaannya.
Semnatara Badrin Liato mengarahkan perhatiannya pada isu nasional terkait kasus MGB. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil sikap tegas terkait kasus tersebut.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Menanggapi berbagai pertanyaan dan sorotan dari anggota dewan, Bupati Rusli Moidady memberikan jawaban yang gamblang dan jelas. Ia menyatakan, semua saran dan masukan dari anggota dewan akan menjadi pertimbangan dalam menyusun program-program kedepan.
Terkait kasus siswa keracunan makanan, Bupati menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan melakukan pengawasan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
“Kami tetap akan mengevaluasi dan menjalankan pengawasan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah,” tegas Bupati. ((bp01)
