Bangkep, Banggaiplus.com – Data korban insiden siswa keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), di Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, hingga 18 September 2025, pukul 12.30 WITA, tercatat 277 siswa.
Sebanyak 233 siswa dirawat jalan, sementara 44 lainnya masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Trikora Salakan.Insiden ini, yang telah menjadi perhatian nasional, menyoroti dugaan kelalaian dari penyedia MBG dan lemahnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Sulteng.
Banyak pihak menilai bahwa BGN Sulteng yang ada di wilayah pengawasan Banggai Kepulauan diduga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai standar pengawasan yang seharusnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Ronald Gula, kepada wartawan Kamis (18/9/2025) menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah.
“Saya mendorong Pemerintah Daerah Bangkep segera membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG,” ujarnya.
Ronald Gula juga menyarankan agar program MBG dihentikan sementara waktu untuk memungkinkan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini harus mencakup pengadaan, kelayakan wadah penyimpanan bahan baku hewani (ikan dan daging), metode pengawasan BGN, dan mekanisme distribusi menu.
“Jika evaluasi menunjukkan adanya kelalaian, Pemda Bangkep harus merekomendasikan penggantian vendor penyedia MBG di Kecamatan Tinangkung dan Saya siap mendukung rekomendasi tersebut,” imbuhnya.
Politisi PAN ini juga menyoroti, BGN, khususnya yang bertugas di Bangkep, dinilai tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mengawasi program nasional ini. Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah produksi, tetapi juga sebelum, termasuk memastikan vendor memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar untuk bahan makanan hewani.
Dugaan sementara, keracunan ini disebabkan oleh ikan yang tidak layak konsumsi akibat penyimpanan yang tidak memenuhi standar.
Ronald Gula mengusulkan alternatif seperti membangun dapur di setiap sekolah dengan pengawasan ketat oleh badan gizi, atau memberikan subsidi langsung kepada orang tua siswa.
“Karena ini program pusat, kami hanya bisa memberikan saran agar program BGN diubah dengan metode yang lebih baik, mengedepankan pelayanan dengan standar kesehatan yang tepat,” pungkasnya. (bp01)
