Bangkep, Banggaiplus.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan (Bangkep), memberi alarm kepada yayasan (Vendor) sebagai penyedia jasa menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang melayani Kecamatan Tinangkung.
Menyusul adanya 277 siswa yang diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada siswa/siswi SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN saiyong, dan MTS Alkhairat Salakan, Rabu (17/9/2025).
Tiga fraksi masing-masing fraksi Golkar Bintang Persatuan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI-Perjuangan memberikan pernyataan tegas soal itu.
Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) misalnya. Melalui ketua fraksinya Irwanto T Bua, Jumat (19/9/2025) secara tegas mendorong agar dilakukan investigasi penyebab ratusan siswa/siswi yang diduga keracunan menu makanan gratis tersebut. Hasil investigasi tersebut akan menjadi rujukan untuk mengevaluasi kembali vendor atau yayasan penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Bangkep Provinsi Sulteng.
Selain itu fraksi GBP juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional diwilayah kerja Banggai Kepulauan yang diduga tidak menjalankan fungsinya untuk memastikan kelayakan makanan secara berkala sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Hal senada juga disampaikan oleh Ikbal Laiti anggota fraksi Gerindra. Ia mengaku tidak ada yang salah dengan program MBG dari pemerintah pusat. Hanya saja yang perlu dievaluasi adalah pihak penyedianya.
“Perlu ada evaluasi terkait standarisasi pengolahan bahan makanan dan sistem pengawasannya. Soal memberhentikan atau menganti vendor sebagai penyedianya, tergantung hasil investigasi tim evaluasi dan uji laboratorium. Apapun nanti hasilnya kembalikan kepada pemangku kebijkan yang bertalian dengan program itu, untuk mengambil langkah selanjutnya,” imbuh Iqbal Laiti.
Saat ini yang perlu dilakukan oleh penyedia makanan bergizi tersebut adalah pengakuan sebagai bentuk tanggung-jawab terkait tanggungan seluruh biaya pengobatannya.
Sementara Sekretaris fraksi PDI-Perjuangan, Erick Lauw dalam wawancara dengan sejumlah wartawan, nyatakan fraksinya sependapat dengan dua fraksi yang menginginkan untuk mengevaluasi kembali pelaksana dilapangan yakni vendor sebagai penyedia nya.
Sedikit berbeda Erik Lauw lebih menekankan pada aspek teknis pra pengelolaan bahan makanan menjadi menu sajiannya. Diantaranya adalah memastikan kualitas makanan sebelum diolah, kemudian apakah vendor memiliki wadah pendingin untuk menyimpan stok bahan makanan sudah memenuhi standar atau tidak.
Cold storage” atau “ruangan pendingin”. sebagai fasilitas penyimpanan stok bahan makanan adalah fasilitas wajib yang harus dimiliki oleh penyedia. Kemudian penerapan prosedur dalam memastikan control secara rutin, untuk menjaga suhu pada titik beku tertentu, guna menjaga kesegaran dan kualitas makanan serta produk lainnya dalam jangka waktu yang lebih lama yang wajib dimiliki penyedia.
“Pertanyaannya apakah pihak penyedia telah memiliki fasilitas pendingin dimaksud dan apakah telah menjalankan quality control sesuai prosedur terapannya. Diantaranya adalah dengan memastikan suhu ideal dengan titik beku tertentu sebagai standarisasi kualitas bahan olahan makanan sebelum menjadi sajian ?. Hal itu juga penting untuk dievaluasi, untuk menentukan seperti apa konsekwensi yang nantinya dikenakan kepada penyedia, pasca terjadinya insiden keracunan massal tersebut,” jelas Erick Lauw.
Terpisah Ketua DPRD Banggai Kepulauan Arkam Supu, mengaku akan melalukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif. Namun sebelumnya pihaknya akan menggelar rapat internal lintas fraksi, untuk menentukan seperti apa langkah selanjutnya.
“Pastinya dewan tetap akan bersikap seperti apa strategi menindaklanjuti, fenomena dugaan keracunan masal tersebut. Namun sebelumnya kami akan membahasnya dalam rapat internal nanti. Pastinya lembaga legislatif mendorong dan mendukung apapun langkah pemerintah daerah, baik itu dalam upaya penanganan medis maupun evaluasi yang nantinya akan dilakukan pihak eksekutif,” ucap Arkam Supu.
Sementara itu Person In Charge (PIC) MBG Tinangkung, Zulkifli menjelaskan, pihaknya siap menaati seluruh proses penanganan masalah ini.
Meski demikian, saat ini dirinya belum bisa memberi keterangan mendetail terhadap beragam asumsi masyarakat, berkaitan insiden dugaan keracunan massal peserta didik diwilayah Kecamatan Tinangkung.
“Untuk sejumlah siswa yang diduga keracunan, memang benar, hal tersebut terjadi. Namun saat ini kami belum bisa memberi keterangan secara detail karena kami sedang melakukan investigasi dan menunggu hasil uji laboratorium,” tulisnya via pesan WhatsApp menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.
Zulkifli menambahkan, masalah ini telah terlapor ke pihak berwenang terkait program MBG di tingkatan lebih tinggi. Penanganannya pun tengah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Diantaranya, penutupan sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Tinangkung, termasuk pengambilan sampel makanan yang diduga sebagai pemicu keracunan.
“Dinkes telah membawa sampel ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Sulteng. Untuk klarifikasi lebih lanjut kami menunggu hasil uji lab dan hasil investigasi,” tandasnya.(bp01)
↑
