Bangkep, BanggaiPlus.com – Empat fraksi di DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng.
Dari enam fraksi di DPRD Banggai Kepulauan ada empat fraksi yang mendesak dan mendukung pembentukan Pansus yakni Fraksi Golkar Bintang Persatuan (Gokar-PBB-Perindo), Fraksi Kebangkitan Kesejahteraan dan Solidaritas (PKB-PKS-PSI), Fraksi PDIP, dan Fraksi Nasdem.
Desakan empat fraksi itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Bangkep pada Rabu (9/7/2025) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (9/7/2025)
Agenda aripurna itu menjadi momentum untuk memberikan penetrasi politik kepada eksekutif, terkait adanya temuan dalam dokumen LHP BPK Sulteng dengan akumulasi angka kerugian negara sebesar Rp.30 milyar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Membengkaknya angka temuan yamg relatif tinggi itu, dipicu oleh kusutnya sistem pelaporan keuangan program pembangunan yang ditalangi oleh APBD. Sehingga dewan memberikan tekanan politik agar Rusli Moidady sebagai leader di daerah ini, segera mengambil langka kongkrit untuk mengurai kusutnya administrasi keuangan daerah.
Bukan soal tendensi atau sentimen politik, tapi ini soal integritas pemerintah dalam mengentaskan persoalan keuangan yang memiliki potensi untuk menggembosi kas negara.
Melihat fenomena politik anggaran yang tak berujung itu, lembaga legislatif mengambil langkah strategis untuk membahas hal itu di tingkat Pansus.
Ketua DPRD Bangkep, Arkam Supu, menekankan, tujuan utama pembentukan Pansus adalah meminta penjelasan detail dari eksekutif mengenai strategi penyelesaian masalah keuangan ini, sebagai langkah antisipatif untuk mencegah penumpukan utang di masa mendatang dan meningkatkan transparansi serta perencanaan keuangan. Nominal besaran temuan Rp.30 milyar itu menjadi catatan buruk yang mengiringi 10 tahun perjalanan pemerintah Banggai Kepulauan.
“Tujuan dibentuknya Pansus untuk meminta penjelasan eksekutif secara detail seperti apa strategi mengurai sengkarutnya persoalan keuangan yang terus berlanjut. Hal ini sebagai wujud antisipatif untuk mencegah penumpukan utang dan piutang di masa mendatang. Kemudian perlu menumbuh kembangkan pentingnya transparansi dan perencanaan keuangan, disitu poinnya,” tandas Arkam dengan nada tegas. (bp01)
