Bangkep, Banggaiplus.com – Delegasi Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), yang terdiri dari Burhan Alelaga, Erik Lauw, Fauzan Muhamad, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Asgar Lalu, baru-baru ini melakukan lawatan kerja ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta.
Kunjungan tersebut menghasilkan kabar baik bagi masyarakat Bangkep terkait rencana pembangunan dua pelabuhan penting, yakni Pelabuhan Container di Salakan dan Pelabuhan Alternatif di Leme-leme, Kecamatan Buko.
Untuk kepentingan informasi publik, Burhan Alelaga, selaku juru bicara delegasi, menyampaikan hasil pertemuan mereka Minggu (15/6/2025), katanya rencana pembangunan Pelabuhan Container di Salakan tetap sesuai jadwal.
Tahap pertama akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan anggaran Rp 15 miliar, dan tahap kedua pada tahun 2026 dengan anggaran Rp 84 miliar. Pembangunan itu telah memiliki skema pendanaan dengan sistem kucuran dana multi years dan telah dipastikan tidak ada kendala teknis di lapangan.
“Pemerintah Daerah Bangkep diharapkan segera mengambil langkah konkrit untuk memindahkan rumah makan di area pelabuhan, karena dalam waktu dekat pelaksana akan segera action untuk menandai permulaan pembangunan proyek berskala nasional tersebut,” tutur politisi yang telah tiga periode duduk di kursi empuk dewan.
Sementara itu, Erik Lauw, anggota Komisi II dari Fraksi PDI-Perjuangan, mengungkapkan antusiasmenya terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Leme-leme.
Pelabuhan itu direncanakan sebagai pelabuhan alternatif penghubung Kabupaten Bangkep dan Kabupaten Banggai. Sekaligus sebagai fasilitas check point untuk kapal bermuatan LNG sebelum bongkar muat di Jetty DSLNG di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.
Erik Lauw menekankan pentingnya Pemda Bangkep dan Pemkab Banggai berkolaborasi membahas dampak ekonomi dari aktivitas kapal di kedua wilayah, jika rencana itu terealisasi.
Namun sebelum proyek pelabuhan itu dilaksanakan, pentingnya penelitian teknis untuk memastikan kelayakan pembangunannya.
Karna tanpa pertimbangan dan kajian teknis yang matang, berpotensi pemanfaatan fasilitas transportasi ini tidak dapat digunakan secara maksimal. Apalagi pembangunan menelan biaya yang relatif besar tentu sangat disayang jika proyek itu gagal total.
Oleh karena itu, pentingnya mempertimbangkan karakteristik, kedalaman perairan, luasan area, dan halling area untuk menjamin manuver kapal berkapasitas besar. Pertimbangan ini krusial untuk menghindari kendala teknis di masa mendatang.
“Kami sangat faham dengan karakteristik perairan di wilayah itu, ada beberapa spot yang memiliki kedalaman laut bervariasi dan tidak ideal untuk dibangun pelabuhan untuk kapal yang memiliki kapasitas besar. Makanya kajian dan perhitungan secara teknis menjadi hal penting agar program pembangunan itu sukses sesuai dengan pemanfaatannya,” ujar Erik Lauw.
Lawatan kerja Komisi II ini, sangat berarti karena telah memberikan kepastian bagi masyarakat Bangkep akan rencana pembangunan dua pelabuhan tersebut.
Namun keberhasilan proyek ini juga ditentukan oleh kebijakan dan langkah konkrit dari pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang berpotensi terjadi dilapangan. Sehingga tak muluk-muluk masyarakat Bangkep untuk berharap agar pembangunan dua fasilitas transportasi itu memiliki efek ekonomi secara langsung. (bp01)
