Bangkep, Banggaiplus – Fenomena tim sukses yang memanfaatkan nama bupati untuk keuntungan pribadi atau kelompok, terutama pasca Pilkada, telah menjadi perhatian serius.
Praktik ini, meskipun lazim, berpotensi merusak tatanan pemerintahan dan mengganggu sistem birokrasi yang seharusnya berjalan secara profesional dan akuntabel.
Setelah dilantik, bupati idealnya dikelilingi oleh birokrasi yang netral dan profesional, bukan oleh tim sukses yang prioritas utamanya adalah kepentingan politik dan kelompok. Harapannya, tim sukses akan kembali ke aktivitas mereka masing-masing, dan tidak lagi terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.
Namun, kekhawatiran akan intervensi terus menghantui. Anggota legislatif Ikbal Laiti, dalam pernyataannya Selasa (4/5/2025), dengan tegas menyoroti hal ini. Dia menekankan bahwa keterlibatan tim sukses dalam urusan birokrasi dan kebijakan pemerintah sama sekali tidak relevan.
“Tim sukses hanya berperan dalam kerja-kerja politik untuk memenangkan kandidat. Sangat tidak etis jika mereka kemudian ikut campur dalam mempengaruhi kebijakan atau mengintervensi program-program pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa, tuturnya
Pernyataan Ikbal ini menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Intervensi tim sukses dapat menyebabkan berbagai masalah, antara lain, tatanan program akan terganggu.
Dengan demikian, penting untuk menjaga batasan yang jelas antara politik dan birokrasi. Tim sukses memiliki peran penting dalam memenangkan Pilkada, tetapi peran mereka harus berakhir setelah bupati dilantik.
Keberhasilan pemerintahan yang baik bergantung pada profesionalisme birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten, jauh dari bayang-bayang intervensi tim sukses,” pungkasnya. (bp01)
