Bangkep, Banggaiplus.com – Pasca rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), terungkap wilayah itu menghadapi krisis perumahan yang serius.
Lebih dari 12.400 rumah di Pulau Peling, hampir setengah dari total 31.000 rumah, dinyatakan tidak layak huni.
Ironisnya, permasalahan ini terancam diabaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena tidak dijabarkan secara detail dalam Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Irwanto T Bua, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Dalam wawancara via telepon pada Rabu, (28/5/2025), ia menekankan bahwa perumahan merupakan isu strategis yang membutuhkan penanganan prioritas.
Iwan menjelaskan, program perumahan sama sekali tidak dijabarkan secara rinci dalam Ranwal RPJMD.
“Data menunjukkan lebih dari 12.400 rumah tidak layak huni, hampir setengah dari total rumah di Pulau Peling,” ujar Irwanto.
Meskipun memahami keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi yang diterapkan, serta peruntukan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG) yang ditentukan pemerintah pusat, Irwanto berharap agar program pengentasan perumahan tidak diabaikan.
Ia optimistis bahwa kebijakan anggaran pemerintah pusat di tahun depan mungkin lebih longgar, sehingga program perumahan di Bangkep dapat terakomodir.
Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketiadaan detail program perumahan dalam RPJMD menunjukkan kurangnya komitmen dan prioritas dari pemerintah daerah.
“Harapan kini tertuju pada perubahan kebijakan anggaran pemerintah pusat dan inisiatif proaktif dari pemerintah daerah untuk mengatasi krisis perumahan yang mengancam kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan,” tandasnya.(Bp01)
