Luwuk, Banggaiplus com – Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banggai.
Permintaan ini disampaikan pada Jumat, 9 Mei 2025 pekan lalu, menyusul adanya aksi protes karyawan serta banyaknya keluhan pelanggan terkait layanan PDAM.
Keluhan pelanggan meliputi ketidaksesuaian pencatatan volume pemakaian air pada meteran, di mana angka yang tercatat seringkali lebih tinggi daripada yang terukur.
Hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi pelanggan. Selain itu, pelanggan juga mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal, ditandai dengan seringnya air mati dan keruhnya air, terutama saat musim hujan. Kesulitan mendapatkan meteran air dengan harga yang tinggi juga menjadi masalah yang dihadapi masyarakat.
Wardani menekankan pentingnya audit investigatif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas PDAM, khususnya terkait alokasi penyertaan modal yang diberikan dari tahun 2021 hingga 2024. Ia berharap audit ini akan mengungkap permasalahan yang ada dan menjadi dasar evaluasi serta penyegaran manajemen PDAM Banggai.
“Perusahaan daerah ini harusnya memberikan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat Banggai. Jika kinerja pemangku kebijakan di PDAM terbukti melakukan dugaan penyelewengan keuangan agar institusi hukum segera mengambil tegas,” pungkas politisi Gerindra. (*/bp01)
