Bangkep, Banggaiplus com – Pemadaman listrik yang sering terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, telah menjadi masalah serius yang mengganggu kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab utama yang menjadi sorotan adalah keberadaan pohon dan tanaman produktif di sekitar jaringan listrik. Kondisi ini paling parah dirasakan di Kecamatan Peling Tengah, Bulagi, dan Bulagi Utara.
Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan, Burhan Alelaga, dalam keterangannya pada Rabu (26/3/2025), menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut beliau, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk mendapatkan persetujuan sukarela agar tanaman produktif yang berpotensi mengganggu jaringan listrik dapat dipangkas atau ditebang.
Langkah ini, lanjut Burhan Alelaga, sejalan dengan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dan PLN Sub Rayon Salakan. Dalam MoU tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi sosialisasi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang bersedia menebang pohon-pohon produktif seperti kelapa, jati, dan jambu mete yang berada di sekitar jaringan listrik.
Namun, tantangannya tidak hanya pada sosialisasi. Pemerintah daerah perlu memastikan proses kompensasi berjalan adil dan transparan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pengorbanan mereka akan dihargai dengan tepat, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah pemadaman listrik ini.
Ke depannya, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Selain sosialisasi dan kompensasi, perlu dikaji ulang tata letak jaringan listrik untuk meminimalisir risiko gangguan akibat tanaman. Pengembangan infrastruktur yang lebih tahan terhadap gangguan alam juga perlu dipertimbangkan. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat untuk memastikan akses listrik yang andal dan berkelanjutan bagi seluruh warga Banggai Kepulauan. Keberhasilan upaya ini akan sangat menentukan peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.(bp01)
