Bangkep, Banggaiplus.com – Guna memastikan, mengidentifikasi, dan menelaah isu spesifik dalam program tahunan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banggai Kepulauan. Seluruh anggota legislatif (Aleg) yang tergabung dalam tiga komisi akan memulai agenda Monitoring/Evaluasi (Monev) di seluruh daerah pemilihan (dapil) pada pekan ini.
Sebelumnya, Komisi I telah menggelar rapat internal pra-Monev. Sesuai kesepakatan, Komisi I akan fokus pada aspek pemerintahan dan sektor pendidikan. Sementara itu, Komisi II di bawah kendali Ketua Komisi, Irwanto T. Bua, kemarin telah merampungkan pembahasan internal untuk menentukan titik dan jalur sasaran monitoring dan evaluasi.
Agenda rutin tahunan ini, Komisi II mengawali pada hari ini. Dengan misi pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan sejauh mana progres serapan anggarannya diambang triwulan akhir tahun ini.
Momentum ini pula dimanfaatkan oleh legislator Trikora untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi terjadinya kerawanan sosial, yang menjadi dampak apabila terdapat ketidaksesuaian tata kelola keuangan, tata ruang, dan kualitas program fisik di wilayah. Karena dalam perjalanan pemerintahan tahun ini, tak sedikit reaksi ketidak-nyamanan dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah yang justeru tidak mewakili kepentingan masyarakat.
Setiap komisi akan mengambil peran pengawasan sesuai dengan leading sektor masing-masing. Komisi II, yang membidangi pembangunan misalnya akan menyasar wilayah-wilayah yang menjadi objek program pembangunan fisik.
Anggota Komisi II DPRD Bangkep, Sri Yeni, saat diwawancarai di kediamannya pada Senin (8/9/2025), mengatakan, mereka mengawali perjalanan Monev pada hari ini. Agenda tersebut terhitung dengan durasi 24 hari kerja.
Politisi NasDem yang lahir dari rahim Dapil III ini menambahkan, agenda Monev ini merupakan hal wajib yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penerapan kebijakan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
“Sesuai rembug internal Komisi II, kami akan turun lapangan untuk menyasar wilayah yang memiliki program sesuai dengan bidang yang menjadi mitra Komisi II. Diantaranya adalah program pembangunan yang bertalian dengan sektor ekonomi,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi II, Irwanto T. Bua, yang akrab disapa Iwan Bua, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk membandingkan capaian target sebelum dan sesudah program serta kebijakan terlaksana. Kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengidentifikasi kesesuaian anggaran rencana dan realisasi di lapangan.
“Keberadaan kami di lapangan nantinya akan mengidentifikasi capaian sebelum dan sesudah program pembangunan dilaksanakan di wilayah itu. Kami juga akan menelaah isu-isu spesifik dan strategis yang tertuang dalam rencana kerja, sebagai agenda kerja tahunan pemerintah daerah, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai agenda lembaga legislatif selanjutnya,” tandasnya. (bp01)
