Sebelumnya, saya pernah melakukan ini ketika berada di Kota Palu. Kemudian saya melakukan lagi saat berdomisili di Banggai kepulauan.

Utak-atik mesin pencari google, saya lakukan karena saat senggang itu, bisa didengar begitu banyak pecinta kopi atau sekedar penikmat isu, yang berdiskusi soal trend politik Sulteng maupun di Banggai Kepulauan saat ini.

Hal ini setidaknya membuat saya ingin tahu, apakah sebabnya masyarakat begitu penasaran dengan yang namanya politik.

Salah satu jawaban menarik dari hasil “pencarian” itu adalah tanggapan seorang wanita pengelana bernama Sarah Chang.

Mengapa orang-orang begitu ingin tahu tentang politik?

Menurut Chang karena “Your political leanings and opinions get to the core of who you are: what you value” (pendapat dan kecenderungan politikmu, secara subtantif membawamu pada siapa dirimu dan apa yang engkau hargai).

Itulah sebabnya mengapa, menurut Chang, seseorang begitu defensive menyangkut pendirian politiknya.

Hal itu karena prinsip dan nilai-nilai yang dipegang sedang dikibarkan dan diuji serta dikritik oleh publik, atau setidaknya oleh orang-orang di sekelilingnya.

Kondisi tersebut kemudian akan punya magnitude yang lebih dasyat apabila dilakukan secara masal dan dengan skala publik tertentu dan menjadi perhatian karena drama perdebatan atas sensitifitas topiknya.

Maka tak heran apabila politik akan menjadi menarik bagi seseorang karena secara tangible memberikan efek baik langsung maupun tak langsung bagi dirinya.

Seorang pendukung si A misalnya, akan sangat defensive atau selalu memberikan pembelaan bila ada telaahan kritis menyangkut kebijakan ataupun style orang yang didukungnya ketika menghadapi masalah.

Begitupun sebaliknya, seorang pengkritik tokoh A yang kebetulan sekaligus pendukung kandidat lain, akan membela mati matian kandidat yang didukungnya.

Hal tersebut tak lain karena personal-personal tersebut “merasa” sedang diuji terkait prinsip dan nilai-nilai yang dipegangnya.

Jawaban lain yang cukup menarik dari hasil mesin pencari berasal dari Barry Hampe, seorang warga negara Amerika.

Menurut Hampe, politik menjadi menarik karena merupakan suatu hubungan symbiotic antara para jurnalis dan politisi.

Masing-masing saling membutuhkan untuk menjaga atau memeliharan pekerjaannnya.

Jurnalis memainkan peran dengan memberitakan isu-isu politik, sementara para politisi bermain atau memainkan isu yang dapat di”jual” secara politis.

Kita sebagai pendengar atau penikmat isu, tinggal menanti suapan dengan sendok “berita” yang sudah di sajikan oleh dua profesi itu.

Kembali pada pendapat Chang di atas, kadangkala hubungan seseorang dengan orang yang ditokohkan melampaui batas nalar, karena sang empu pendapat atau pendukung salah satu tokoh politik, kemudian secara berlebihan “mempersonifikasikan” dirinya dengan tokoh idola.

Bahkan sang pendukung kadangkala lebih “garang” dari yang didukung.

Apabila pendukung memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai, maka biasanya yang terjadi adalah tindakan anarkis.

Ini tak berarti bahwa pendukung dengan kapasitas intelektual lebih baik, akan berakhir dengan damai atau happy ending.

Pendukung dengan karunia intelektual yang baik, tetapi fanatic buta pada orang yang didukungnya justru akan melahirkan anarkisme yang viral.

Statementnya yang begitu seksi dan indah bak bunga semerbak, bisa “meracuni” pola dan logika berpikir masyarakat luas.

Dan statement indah mewangi inipun, akan segera dengan cepat digunakan oleh pendukung-pendukung lain guna “menghabisi” logika berpikir lawan.

Dalam konteks ini, kelompok intelektual lawanpun akan segera “menangkis” statement yang dianggap beracun tadi, dengan tanggapan yang tak kalah menyengat bisa racunnya.

Inilah yang saya sebut sebagai bentuk anarkisme viral.

Karena hal ini ketika masuk pada akar rumput, akan menjadi mass clash yang berbahaya.

Mungkin sebuah status, di media social yang baru saja saya lihat, cukup representative mewakili apa yang dimaksud dengan perang opini intelektual di atas.

Dalam status tersebut, tertulis seperti ini: ‘ketika gue berkata pada seseorang “dasar loe maling sialan.. babi ngepet.. anjing hutan.. setan alas…hantu blau..” maka yang tau maksud dari perkataan saya ini hanyalah saya.

Dan ketika saya dipersalahkan dan diserang atas perkataan saya tersebut, maka saya bisa berkelit bahwa ucapan saya itu tidak bermaksud buruk dan justru bermaksud baik, yang lain tidak boleh menafsirkan macam macam perkataan saya itu..’

Bisa kita lihat bahwa, tanggapan bahkan “serangan” balik bakal dialamatkan pada pernyataan-pernyataan serupa yang dianggap tidak sesuai misi politik oleh masing masing pendukung.

Fasilitasi Politik Lokal yang Diharapkan

Dalam konteks lokal, baik skup Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, pola-pola sebagaimana telah diuraikan di atas, tak berbeda jauh realitas empirisnya.

Pun begitu yang saya lihat di Banggai Kepulauan.

Perang opini di media social, baik yang rasional maupun tidak, kala Pilkada maupun Pilpres dihelat juga terjadi di sini.

Beberapa ungkapan, pernyataan maupun hujatan banyak terlihat dalam media social.

Meskipun tak sampai terjadi social clash yang mengarah pada perbuatan anarkis, setidaknya keguyuban social dapat terganggu.

Yang menarik, pola hujatan dan saling mengkritisi dengan keras di media social tak terjadi di “arena luring” .

Di tempat leyeh-leyeh kami maupun beberapa warung kopi, saya sempat melihat beberapa perdebatan soal Pilkada maupun Pilpres sebelumnya.

Tapi perdebatan itu, meskipun kadang kala memanas, toh bisa dilakukan dengan gayeng dan guyub.

Masing-masing orang dengan prinsip dan nilai-nilai politik yang diyakininya, bisa memahami prinsip dan nilai politik yang diyakini oleh orang lain.

Saya jadi berpikir, apakah suasana dan kondisi, ataukah soal pertemuan secara fisik yang mempengaruhi sebuah interaksi social?

Suasana informal di warung kopi misalnya, tentu bisa diasumsikan bahwa orang-orang yang sedang berada di tempat itu dalam suasana yang nyaman dan tidak lapar.

Suasana ini mungkin sangat mempengaruhi mood siapapun yang berada di tempat itu.

Ada ungkapan bahwa bangsa yang pemarah adalah bangsa yang rakyatnya lapar.

Hal ini mendapat justifikasi teoritis sebagaimana dilansir Livestrong yang kemudian dikutip oleh detikhealth, rasa lapar memang memicu amarah.

Hal ini karena bila orang dibiarkan lapar dalam jangka waktu lama, maka kadar gula darah di dalam tubuhnya sangat terganggu.

Akibatnya, pasokan glukosa (gula) yang mencapai otak menjadi berkurang.

Di dalam darah, glukosa dikirim juga ke otak sebagai sumber energi yang antara lain berguna untuk mengontrol temperamen dan emosi negatif lainnya.

Rendahnya kadar gula darah atau hipoglikemia inilah yang akan membuat amarah seseorang menjadi naik, sehingga mudah tersinggung dan marah.

Di lain sisi pertemuan secara fisik, betul-betul tak dapat digantikan oleh interaksi social di dunia maya.

Simbol-simbol emosi yang dipakai dalam dunia maya, tak bisa secara real menjelaskan emosi lawan bicara kita di seberang sana.

Sementara ketika pertemuan dilakukan secara langsung dan saling bertatap muka, setiap orang dapat menakar emosi masing-masing dari pancaran wajah secara langsung.

Dari sini, masing-masing orang dapat menahan diri dalam memaksakan kehendak atau mencoba meyakinkan orang dengan nilai dan prinsip politik yang diyakininya.

Inilah sebabnya, saya berpikir perlu ruang-ruang informal dalam proses penyaluran aspirasi politik yang mengarah pada proses pencerahan pemikiran dan pendidikan politik yang baik dan guyub.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Chang di atas, bahwa baik langsung maupun tak langsung, politik mempengaruhi kehidupan kita.

Hal inilah yang membuat kita berupaya untuk mengaktualisasikan diri baik secara personal maupun dengan pola personifikasi diri kita dengan tokoh yang kita dukung atau kita idolakan.

Mau tak mau, suka atau tak suka, sepertinya media untuk memfasilitasi “hasrat” politik ini perlu disediakan.

Pola-pola interaksi secara fisik yang “monondok” dan gayeng semacam diskusi warung kopi, dapat menjadi salah satu alternative menyalurkan hasrat politik tersebut.

Tentunya dengan kemasan lebih baik dan disesuaikan dengan atmosphere good governance yang sama kita inginkan.

Dalam suasana pontoutusan/montolutusan itu pula dapat disebarkan benih-benih politik sehat tanpa mahar.

Saya sendiri sedang memulainya dengan pola penyebaran mural di sudut-sudut Kota Salakan, agar warga dapat terlepas dari proses pembodohan politik, bernama politik uang.

Wallahu a’lam bishowab.

Ihsan Basir SH, LL.M, Juni 2023

(Penulis merupakan Pj Bupati Banggai Kepulauan)

“Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia,” tulis SBY lewat akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (28/5).

Terkait perubahan sistem pemilu, menurut SBY, ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu.

“Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” lanjut SBY.

“Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain & wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, & bukan menetapkan UU mana yang paling tepat. Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?” sambungnya lagi.

Menurut SBY, jika MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.

“Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar,” kata SBY.

SBY menjelaskan, dalam menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah atau tetap menggunakan sistem terbuka. Perubahan di tengah jalan oleh MK, bisa menimbulkan persoalan serius, terutama KPU dan Parpol harus siap kelola “krisis” akibat perubahan tersebut.

Untuk menghindari situasi “chaos” tersebut, SBY menyarankan untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Lalu setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik dengan mendengarkan suara rakyat.

Penulis : Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat

AHY sampai harus berhenti di tepi hutan dalam perjalanannya menuju Pacitan, agar sinyal internetnya tidak naik turun.

Setelah menjelaskan tentang berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi rakyat pada saat ini, AHY mengungkapkan bahwa visi perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) fokus pada tiga hal.

“Yang pertama adalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta yang ketiga adalah demokrasi dan kebebasan berekspresi,” terang AHY di dalam bis yang membawanya dari Solo ke Pacitan.

Dengan runut dan jelas, AHY kemudian menguraikan satu persatu ketiga agenda tersebut.

Dalam sesi pertanyaan, moderator, yaitu Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat Taufiqurrahman, dibantu kader Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis, dibanjiri pertanyaan. Para netizen dan media yang mengikuti penjelasan AHY melalui Twitter Space ini, berada di Aceh hingga Papua.

Pramutiko dari Jember menanyakan soal manifesto perubahan dan perbaikan serta bagaimana caranya meyakinkan calon pemilih muda. Pertanyaan serupa diajukan Arfak dari Manokwari, Papua Barat. Ia merasa beruntung bisa berdialog langsung dengan AHY. Sedangkan A. Lufi dari Banda Aceh mengapresiasi perdamaian permanen di Aceh yang terjadi atas inisiatif Presiden ke-6 RI SBY saat memimpin pemerintahan.

AHY sepakat bahwa tiga agenda perubahan dan perbaikan tadi bisa menjadi bahan manifesto serta menjadi materi untuk mengampanyekan perubahan dan perbaikan di kalangan rakyat.

Terkait calon pemilih muda, AHY mengingatkan bahwa anak-anak muda ini menghadapi tantangan kesulitan mencari pekerjaan serta ancaman PHK, di semua sektor lapangan kerja.

“Partai Demokrat berkomitmen untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi anak-anak muda yang menjadi bagian dari bonus demografi ini,” tegas AHY.

Melihat antusiasme para netizen, AHY sebenarnya masih ingin terus berdialog. Tapi perjalanan tidak bisa ditunda lagi dan agenda berikutnya sudah menunggu. AHY berjanji akan kembali berdialog pada kesempatan lain.

Turut mendampingi Ketua Umum AHY dalam kegiatan ini, antara lain Sekjen Teuku Riefky Harsya, Wasekjen Jovan Latuconsina, Wasekjen Jensen Sintidaon, Ketua BPOKK Herman Khaeron, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra dan Kabalitbang Tomi Satryatomo. **

Oleh : Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat

Sekretaris DPD II Partai Golkar Banggai Kepulauan ini, mencalonkan kembali untuk berkompetisi di Dapil IV Bangkep yang meliputi Kecamatan Peling Tengah, Bulagi dan Bulagi Utara.

Dengan mengusung tagline ‘Gampang Baku Atur’ Iwan Bua sapaan akrabnya, di periode ini (2019-2024) bersama rekan sejawatnya difraksi Golkar, tampil terdepan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Selain politik anggaran dengan mendesak eksekutif agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih mengedepankan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Fraksi Golkar juga kerap mendesak eksekutif agar segera menyelesaikan sengkarut keuangan daerah.

Sebut saja kasus penyimpangan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), insentif tenaga medis yang tak terbayar, milyaran uang daerah yang belum dikembalikan oleh pihak ketiga serta masih banyak lagi kasus keuangan lainnya yang menjadi agenda perjuangan fraksi Golkar di perlemen Bangkep. Hasilnya, ada beberapa kasus yang penangananya kini telah berjalan. Seperti pengembalian milyaran dana pemerintah dari pihak ketiga, persentase pengembaliannya cukup signifikan.

Seluruh aktifitas politik di parlemen itu, menurut pandangan Iwan Bua, itu tak lepas dari komitmen politik Partai Golkar untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

Dalam suatu kesempatan ketua komisi I Dewan Bangkep ini menyatakan, sesuai fungsi dewan menampung, menyerap, dan lebih utamanya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

“Periode ini Alhamdulillah semua aspirasi warga terutama yang skala prioritas, khususnya fisik atau infrastruktur bisa diselesaikan. Kebetulan sekarang saya di Komisi I yang salah satunya juga membidangi pemerintahan, kami berusaha meningkatkan pelayanan terkait masyarakat sesuai fungsi pemerintahan,” katanya.

Dengan kinerja dan komitmen yang telah dilakukan, Iwan Bua berharap di pileg 2024 nanti, Partai Golkar terlebih dirinya agar mendapat suara terbanyak sehingga mengemban kembali amanah dan kepercayaan masyarakat, khususnya dapil IV.

“Mudah-mudahan doa dan dukungan semua pihak, Partai Golkar dan saya bisa menjaga amanah serta menjalankan tugas, fungsi dewan sebaik-baiknya,” tandasnya. ((bp-01)

Usai pendaftaran, Minggu (14/5/2023) bertempat di sekretaris KPUD Banggai di kawasan bukit Halimun, Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar jumpa pers dengan sejumlah wartawan.

Keterangan Ketua DPC. Partai Demokrat Banggai, Suwardi SE, yang di dampingi sejumlah fungsionaris Partai Demokrat, menyatakan keyakinannya bahwa partai berlambang mercy, akan meraih dua kursi di dua dapil yamg berbeda.

Sebab di dua Dapil dimaksud, Partai Demokrat Banggai, menempatkan dua figur caleg yang dianggap potensial untuk meraih kursi. Dua Caleg tersebut masing-masing Prayudi Baharullah yang bertarung di daerah pemilihan Banggai II yang meliputi Kecamatan Bualemo, Pagimana, Lobu, Bunta Nuhon dan Simpang Raya.

Sementara Lilis Widiawati Kosasi (LWK), Caleg yang berkompetisi di Kecamatan Kintom, Batui, Batui Selatan, Moilong, Toili dan Toili Barat atau daerah pemilihan Banggai IV diyakini akan merebut satu kursi. Meski diketahui di dapil IV dihuni nama-nama caleg berpengalaman dengan status incumben, namun mantan putri Banggai Lilis Widyawati Kosasi, diyakini akan mendapat jatah satu kursi.

“Dengan menempatkan dua figur caleg yang dianggap potensial tersebut, asumsi dua kursi di dapil II dan IV Partai Demokrat Banggai bukan hal mustahil, saya yakin dan optimis akan sukses meraih dua kursi di parlemen,” papar Suawardi.

Suwardi menambahkan, bukan berarti mengesampingkan caleg lainnya. Dengan performa dan akselarasi, sosialisasi dan konsolidasi yang rutin mereka lakukan sejak awal, sehingga mendongkrak popularitas partai dengan. Hal itu dilihat hasil survei internal yang menunjukan kenaikan persentase elektabilitas yang cukup signifikan.

Ditambah kemampuan komuniksi dan intelektual sesuai hasil fit and proper test dengan hasil cukup memuaskan, menjadi indikator kuat, jika kedua caleg itu berpotensi meraih kursi. Sehingga tak berlebihan jika harapan Partai Demokrat Banggai disematkan kepada mereka.

“Selain survei untuk mengukur tingkat elektabilitas partai, survei personal masing-masing caleg di semua dapil telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil tersebut Lilis dan Prayudi memiliki tingkat popularitas serta arus dukungan masyarakat yang cukup tinggi. Jadi keyakinan Partai Demokrat berbanding lurus dengan performa politik yang disandang meraka berdua,” ujarnya.

Searah dengan itu, dimomentum itu pula Suwardi, selalu Ketua DPC. Partai Demokrat Banggai, Caleg lainnya harus lebih giat dan rutin, terjun ke dapil masing-masing untuk mencari simpatik warga.

Usai memberikan kerangan pers, Ketua dan pengurus Partai Demokrat lainnya kembali masuk ke ruang pertemuan KPUD Banggai untuk mendengar penyampaian komisioner KPUD soal keabsahan dokumen pendaftaran. Setalah di teliti beberapa saat oleh petugas KPUD Banggai. Seluruh dokumen dimaksud dinyatakan sah dan Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dinyatakan sah dan resmi menjadi peserta Pemilu 2024.(bp-01)